PSBB DKI sudah menunjukan hasilnya. Warganya ditertibkan tidak boleh kumpul-kumpul, dan mereka patuh.
Ehhhmmm...ini jadi mengingatkan pada seseorang yang selalu dan selalu menemukan cara untuk keluar dari lubang jarum. Ibaratnya nih, sebagian warga Jakarta semakin pintar untuk mengatasi kesulitannya. Selama 3 tahun ini sudah banyak yang dipelajari dari pemimpinnya. Berlahan tapi pasti ilmu itu diaplikasikan.
"Kami terus berkoordinasi dengan daerah-daerah sekitar Jakarta supaya juga bersinergi positif," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2020).
Riza mengakui sejumlah warganya mencari hiburan ke Bodetabek karena wilayah tersebut masih mengizinkan restoran melayani makan di tempat.
"Memang teman-teman di Jakarta makan ke Tangerang, makan ke Bekasi, makan ke Depok, makan ke Bogor, karena daerah situ tidak menutup restoran seperti di Jakarta, mal tidak tutup. Kalau di Jakarta kan dibuka tapi nggak boleh makan di tempat." kata Riza. Dikutip dari: detik.com
Itulah akibat di tempat lain tidak sama kebijakannya dengan DKI Jakarta.
Terjadi penurunan laju penularan di DKI Jakarta. Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan setuju dengan penerapan PSBB ketat yang diterapkan di tingkat kota/kabupaten, apalagi provinsi. Jokowi menekankan pada pembatasan aktivitas warga di luar rumah. Pertimbangannya, kebijakan ini tidak akan mematikan perekonomian.
DKI menerapkan PSBB ketat. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan mini lockdown (Pembatasan Sosial Skala Kecil) yang mencakup wilayah Bodebek (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi). Lalu dengan cueknya warga Jakarta bertamu, karena merasa tidak nyaman di rumahnya. Emang bisa seenaknya gitu? Wkwk… apa nggak cari gara-gara itu namanya?
Sekedar mengingatkan saja, kita ini makhluk sosial. Ehhhmmm….artinya apa? Artinya, kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain, dan itu sebabnya dilarang keras egois! Dilarang keras maunya dewe, seenak perutnya!
Sebelum DKI memutuskan PSBB ketat sudah pasti ada dampaknya secara ekonomi, dan juga pada daerah tetangganya. Jika hanya Jakarta yang PSBB sementara daerah penyangganya tidak, itu konyol, dan bikin susah banyak pihak.
Ingat DKI Jakarta ini bukan negara terpisah dari Indonesia. Jadi kebijakan yang diambil pasti sudah dibicarakan dengan Pusat.
Seingat penulis ketika itu ada pertemuan dengan beberapa pemimpin daerah penyangga. Pertemuan ini dilakukan setelah diskusi dengan pemerintah pusat. Heheh..hello…bisa tolong dijelaskan kenapa masih ada yang nuduh diam2?
Nah, sekarang terjadi mobilitas warga DKI ke daerah penyangga, mana bisa seenaknya menyalahkan pemda DKI. Ibaratkan saja diri sendiri, mau nggak kalau rumahnya dipakai pesta. Situ yang modalin, menyediakan semua fasilitas, dan situ yang harus beresin?
Ngerti banget kalau Bogor, Bekasi, Tanggerang atau Depok merasa terganggu. Mereka juga khan sama dengan DKI Jakarta yang mau bersih dari Covid. Kapan beresnya Covid, kalau warga Jakarta pindah ngumpulnya di daerah mereka?
Nah, pasti ada yang nanya terus solusinya apa?
Ini mah lagu lama, pertanyaan lama. Khan sudah dibilang dari awal DKI Jakarta bukan negara, dan kalau mau ambil kebijakan terkait pandemi ini yah semua tergantung pimpinan di pusat. Apa yang terjadi saat ini bukti ketidakmampuan pemimpin mengambil kebijakan. Semuanya serba tidak jelas, plinplan, sekarang bilang utamakan ekonomi, besoknya kesehatan, rakyat ngeluh, eeeh dia ganti lagi mentingin ekonomi, tanpa memperhitungkan dampak. Dah...itu aja.
Komentar
Posting Komentar