![]() |
| Sidang Kabinet |
Dulu seingat saya wakil menteri diadakan untuk menggantikan menteri yang berhalangan tetap. Padahal sudah ada aturan menteri ad interim dalam sistem pemerintahan indonesia, sebelum presiden menetapkan menteri pengganti. Tapi yasudah, sebagai salah satu pembayar pajak, saya ikhlas. Mudah2an tujuan pemerintah saat itu mengadakan jabatan wakil menteri memang baik.
Tapi seiring berjalannya waktu, mulai ada yang aneh. Pertama, adanya reshuffle kabinet. Anehnya dimana? Karena bukankah wakil menteri dipilih untuk menggantikan menteri sewaktu2? Harusnya kemampuannya setara donk, atau hanya sedikit di bawah si menteri. Dan harusnya jika si menteri dianggap tidak berhasil, orang berikutnya yang harus DICOBA adalah wakil menterinya donk. Tapi anehnya si presiden justru memilih menteri baru ketimbang menaikan si wakil menteri. Padahal kalau gubernur berhalangan tetap, yang gantikan adalah wakilnya, bukan memilih gubernur baru. Demikian juga walikota dan selanjutnya ke bawah.
Di masa jokowi, ketika ada menteri yang berhalangan, maka presiden luhut binsar panjaitan yang menggantikannya. Presiden luhut sudah amat sering melaksanakan tindakan ini. Padahal kan ada wakil menteri, kenapa presiden luhut lagi yang harus turun tangan?
Akhirnya sekarang, makin ga ngerti. 6 menteri dirombak. Tapi anehnya semua wajah baru di luar wakil menteri. Ada yang wakil menteri, tapi bukan wakil menteri di kementerian yang sama. Yang mengagetkan tentu saja menteri agama. Petinggi MUI yang jadi wakil menteri, tiba2 disalip ketua ormas menjadi atasannya. Demikian juga menkes, juga menparekraf.
Andaipun alasan pemerintah keduanya diganti, alias menteri dan wamen diganti, ini tentu makin aneh dan pemborosan. Klo memang tidak cocok, kenapa dulu pilihnya mereka. Kalo satu yang salah pilih, wajar. Klo dua2nya, bego namanya.
Andai alasan pemerintah adalah karena menteri dan wamen berbagi tugas, makin gila lagi. Di negara KAYA mana yang kementeriannya diurus 2 orang sekaligus? Indonesia sudah cukup KAYAkah untuk melakukan itu?
Mudah2an ini segera diperhatikan oleh ibu sri mulyani. Yang katanya pusing mencarikan pemasukan untuk APBN. Dengan menghilangkan jabatan wamen yang memang selama ini disia2kan oleh pemerintah, rasanya akan banyak uang negara yang bisa dihemat.

Komentar
Posting Komentar