Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2017
Bukan salah kami kalau bapakmu, kakekmu, ibumu, atau anumu jadi anggota PKI. Bukan kami juga yang suruh bapakmu, kakekmu, ibumu, atau anumu menyiksa umat Islam secara fisik maupun intimidasi verbal. Bukan kami juga yang suruh bapakmu, kakekmu, ibumu, atau anumu menggunakan simbol2 PKI. Lalu kenapa seolah kami yang berdosa atas kesalahan anu2mu? Lantas anaknya Robot gedek? Anaknya Sumanto? Anak begal2? Apa salah kami juga? Anu-anu kalian sudah diberi pilihan oleh Allah, dan dia memilih jalan itu dengan sendirinya. Bahkan dengan bangganya mengadakan acara di Gelora Bung Karno tahun 60an, lantas kalian sekarang sibuk menyalahkan kami yang anti PKI? Kalau memang kalian sudah SEMBUH, buktikanlah. Tapi kalau kalian masih bahas PKI, artinya ya kalian masih SAKIT. Siapa yang mau dekat2 orang sakit?
kenapa masih mikirin PKI? Kenapa pertanyaan itu ditujukan pada yang anti PKI? Coba kembalikan pada anak2 atau kerabat atau simpatisan PKI : Kenapa masih mikirin PKI? Kenapa masih menuntut TAP MPRS dicabut? Kenapa masih bergerilya mengajarkan paham komunis, leninisme, marxisme? Anak PKI sudah bisa jadi pejabat kok masih bilang ada diskriminasi? Buat pak Aqus Widjojo yang mengaku sebagai satu2nya korban PKI : silakan kalau bapak mau jadi korban kekerasan PKI berikutnya, monggo, malah saya akan aminkan. Tapi maaf, kalau saya sih akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi orang2 yang saya sayangi dari kejahatan PKI.
katanya ingin melupakan masa lalu, tapi kok salah satu narasumber pro PKI ini malah emosi waktu Partai Komunis Cina dihina? Bukan tidak mungkin beliau adalah simpatisan komunis tingkat tinggi. Soalnya kalau PKI dihina, dan emosi, mungkin bisa dimengerti karena keterikatan organisasi. Tapi kalau partai komunis cina yang dihina dan dia emosi? Ini sih keterikatan ideologis namanya. Susah sembuhnya hehe.
SUU KYI dan MEGAWATI. Sulit untuk tidak ikut geram dengan mantan peraih Nobel Perdamaian (1991), Aung San Suu Kyi atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Mantan tahanan politik 15 tahun di masa junta militer itu dianggap tak cukup bersikap untuk mencegah pembantaian warga Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar dan kelompok garis keras Budha. Padahal Suu Kyi dianggap punya kekuasaan dan pengaruh setelah partainya (NLD) memenangi pemilu pada November 2015. Selain pemimpin partai pemenang pemilu, ia adalah Penasihat Negara (State Counselor) dan Menteri Luar Negeri. Penasihat Negara adalah jabatan setara Perdana Menteri yang berlaku lima tahun. Tentu dalam negara yang memiliki barisan para jenderal, kajian politik tak boleh naif. Tak jarang anasir-anasir militer memiliki agenda sendiri yang tak selalu sejalan bahkan menjebak pemerintahan sipil yang berkuasa. Presiden John F Kennedy merasa kewalahan dengan agenda para jenderalnya di Pentagon dan CIA dalam krisis misil Kuba dan invasi T...