Kepastian Ibadah Haji 2020

Kementerian Agama Republik Indonesia sudah memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Sayangnya alasan utamanya yang ditampilkan di berita, karena pemerintah Arab Saudi tidak kunjung memberikan kepastian perihal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kemenag RI tidak mempunyai persiapan yang matang untuk keberangkatan jemaah haji yang rencananya akan dimulai pada 26 Juni, akhir bulan ini. Padahal hal ini sama dengan keputusan Singapura yang membatalkan keberangkatan rombongan haji mereka tahun ini dengan alasan KESELAMATAN JEMAAH MEREKA, BUKAN MENYALAHKAN SAUDI. Ya, tentunya mereka yang anti Arab dan Saudi, seperti pelaku insiden nyanyi2 Pancasila di saat berada di Mekah dulu pasti akan menyalahkan Saudi-nya.

Jemaah haji asal Indonesia merupakan jemaah terbesar dari segi jumlah. Setidaknya ada sekitar 230.000 jemaah haji dari total jumlah jemaah haji dari keseluruhan yang jumlahnya mencapai 2.000.000 lebih jemaah haji. Jumlah khusus Indonesia, mengacu pada kuota 10 persen dari jumlah umat Islam di sebuah negara sesuai kesepakatan dalam Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam.

Di masa normal saja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji bagi Indonesia membutuhkan persiapan yang matang, karena tidak mudah memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. Pada tahun-tahun lalu, kita melihat pelayanan ibadah haji yang belum memuaskan, karena memang kita harus mempersiapkan pelayanan bagi jemaah haji dalam jumlah yang besar. Pelayanan tersebut tidak hanya untuk di Arab Saudi, melainkan juga sejak di dalam negeri.

Di tengah pandemi, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan pelayanan yang sesuai dengan protokol World Health Organization (WHO), yang selama ini biasa diterapkan. Yaitu 14 hari masa karantina sebelum berangkat, dan 14 hari masa karantina sebelum kepulangan. Belum lagi, tes Covid-19 terhadap setiap calon jemaah haji.

Jadi, bagi Kemenag RI yang mempunyai mandat dari pemerintah untuk menjadi penyelenggara ibadah haji tidaklah mudah, karena semuanya berdampak pada kesiapan infrastruktur, termasuk pembengkakan biaya, jika haji dipaksakan dilaksanakan bagi jemaah haji asal Indonesia. Lebih dari itu, ibadah haji di tengah pandemi sudah bisa dipastikan dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak sederhana bagi kesehatan, yang jika tidak ditangani dengan baik dan hati-hati akan berdampak bagi keselamatan jiwa.

Akhirnya, pemerintah RI memandang bahwa untuk menjaga keselamatan jiwa (hifdz al-nafs), sebagaimana digarisbawahi dalam Maqashid al-Syari'ah, maka jemaah haji Indonesia batal diberangkatkan pada tahun ini. Menjalankan ibadah haji merupakan sebuah ibadah dalam rangka menjaga agama (hifd al-din). Tapi jangan lupa, bahwa hifd al-din harus sejalan dengan hifd al-nafs). Jadi tidak usah mempersoalkan pemerintah Saudi. Toh sudah keluar pernyataan dari mereka untuk menunda persiapan haji pada negara2 jamaah. Ibarat kehidupan, kalau teman anda bilang jangan beli tiket dulu deh buat k rumah gw, ya artinya itu dia ga mau dikunjungi dulu. Ga perlu nunggu sampai ada tulisan DILARANG KE RUMAH GW. Kecuali orang2 yang memang ga punya otak atau tidak berfungsi normal, atawa memang dalam hatinya berniat APAPUN YANG TERJADI SALAHKAN SAUDI.

Semua negara pengirim jamaah pun sudah menangkap makna perihal keputusan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Berbeda dengan penyelenggaraan umrah yang bersifat sunnah, Arab Saudi tentu saja bisa sangat cepat dan tegas mengumumkan larangan ibadah umrah bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tidak lama setelah itu, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah langsung ditutup untuk umum. Kalau haji itu wajib. Tentu keputusan yang dikeluarkan punya konsekuensi lebih berat secara keimanan.

Makanya dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, Arab Saudi memberi pernyataan kepada negara pengirim untuk menunda persiapan haji. Bagi mereka yang anti Saudi hal ini seolah-olah masih memberikan harapan bagi jemaah haji untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Padahal buat yang berfikir normal, sudah jelas artinya tahun ini sangat berat dan sulit untuk bisa melaksanakan haji. Lalu kenapa ngeyel dan ngotot? Kok mirip kasus mereka yang sudah jelas pandemi tapi ngotot shalat jamaah dempet2an di mesjid. Apalagi ekonomi Saudi juga bergantung pada haji dan umrah. Tentunya mereka tidak akan sembarangan memutuskan demikian.

Kita tahu bahwa pandemi benar-benar memukul ekonomi Arab Saudi. Salah satunya karena harga minyak yang terus menurun tajam akibat perang harga antara Arab Saudi dan Rusia. Fakta ini mengancam megaproyek yang direncanakan Muhammad bin Salman (MBS), Neom 2030. Di tengah ekonomi yang sedang morat-morat, Arab Saudi menaikkan pajak, yang itu justru diputuskan pada momen pandemi yang semestinya memberikan ruang bernafas bagi warga.

Dampak yang tak terelakkan, popularitas MBS yang digadang-gadang sebagai suksesor Raja Salman bin Abdul Aziz mulai dipertanyakan. Mulai muncul pandangan, bahwa MBS tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melanjutkan kepemimpinan di masa depan. Belum lagi, kasus kematian Jamal Khashoggi yang menjadi beban sejarah, karena MBS dianggap berlumuran darah. Sampai kapan pun MBS akan selalu dikaitkan dengan kematian mantan jurnalis itu.

Intinya, tidak perlu ngeyel berpendapat bahwa Arab Saudi sepertinya masih membuka ruang harapan bagi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Pelakunya negara kita, penduduk kita. Jadi fikirkan kepentingan mereka, bukan travel haji. Jangan seolah2 memikirkan jemaah padahal sebenarnya masalah menghindari kerugian bisnis. Andaipun akhirnya Saudi memutuskan dibukanya haji, pemerintah Indonesia punya dua pilihan. Pertama, mengirimkan jemaah dalam jumlah terbatas. Tidak usah memaksakan diri dan lagi2 ngeyel menyalahkan Saudi. Yang penting siapkan berapa yang bisa disiapkan. 

Kedua, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap dibatalkan karena mengingat kesulitan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan ibadah haji. Toh, ibadah haji pernah dibatalkan pada tahun-tahun sebelumnya saat pandemi dan situasi perang yang mana keamanan dan keselamatan jemaah terganggu. Jadi wajar saja, tidak perlu heboh seolah2 terjadi bom atom kedua.

Keputusan haji tahun ini memang berada di tangan Raja Salman bin Abdul Aziz sebagai pelayan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (khadim al-haramain). Tapi keselamatan jamaah Indonesia tidak bisa dialihkan tanggungjawabnya kepada beliau. Jika terjadi apa2 dengan jamaah, tetap jadi tanggungjawab pemerintah Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia yang terlebih dahulu memutuskan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini patut diapresiasi. Alasannya, karena tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi.