Ernest Prakasa Akhirnya Sadar Juga

Semakin ke sini, semakin banyak pendukung Jokowi yang menjadi SJW alias Social Justice Warrior. Termasuk para artis-artis dan komika-komika. Tujuannya bagus, idealisme tinggi, tampaknya mereka paham apa kesalahan yang sudah mereka lakukan sendiri. Salah memilih pemimpin.

Untuk menjadi SJW ada yang melakukanya dengan extrem, contoh Najwa Shihab. Bagaimana caranya mempermalukan orang2 dari partai pendukung Jokowi, menyudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, akhirnya dia dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat kecil.

Ada juga yang menempuhnya dengan cara kritis, tapi netral seperti Ernest Prakasa yang kita ketahui sebagai pendukung Jokowi, namun sekarang mencoba untuk mengkritik pemerintah.

 Bagi penulis silakan saja kritik pemerintah, memang pemerintah kita bukan dewa yang sempurna, apalagi kalau sudah paham apa yang dikritisi dan yang lebih penting adalah paham apa yang pernah keluar dari mulut sendiri.

Dilansir cnnindonesia.com Ernest berkata :

"Buat gue secara personal, yang bikin resah, merasa perlu membahas, adalah rasa ketidakadilan, buat gue pribadi ya."

Jika kita melihat langsung ke instagram yang bersangkutan, maka Ernest juga mengutip perkataan Marthin Luther King sebagai berikut :

"Jika kita bersikap netral di tengah ketidakadilan, maka kita telah memihak penindas"

Kalimat di atas tentu Ernest sampaikan karena merasa memang ada ketidakadilan dalam Omnibus Law. Tentu diperlukan netralitas untuk menilai apakah Omnibus Law adil atau tidak, jadi jangan langsung menuduh orang menyebarkan hoax tentang Omnibus Law. Jangan seperti wawancara seorang oknum polisi di KompasTV yang nangkepin orang karena menuduh mereka menyebar hoax tentang Omnibus Law, padahal draft resminya saja belum ada. Gimana menyalahkan mereka yang masih menyebut Jakarta sebagai ibukota RI, padahal ibukota baru memang belum ada? Dan ternyata oknum yang sama konon yang juga menggoreng isu Habib Rizieq bermodalkan info capture WA dari........anonymous? Entah benar atau tidak, tapi kalau benar dia oknumnya, hadeeuuuuh, kalau sapunya rusak, kemana lagi rakyat harus mengadu? Bukankah lebih baik main hakim sendiri kalau polisinya error kayak gitu?

Membahas Omnibus Law tentu kita tidak bisa melihat dari sudut pandang buruh semata. Membahas Omnibus Law tentu kita harus memandang dari pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampaknya, pihak-pihak tersebut adalah Pengusaha dan Buruh.

Pengusaha juga dibagi lagi menjadi UMKM, pengusaha besar lokal dan Investor besar luar. Meminta Omnibus Law untuk hanya menyenangkan pengusaha semata, tentu adalah perbuatan yang sangat tidak adil, apalagi memaksakan pendapat, lalu mematikan mic aspirasi masyarakat demi arogansi suatu kelompok. Itu namanya Zholim.

Walaupun begitu bagi pengusaha yang maksa untuk tidak setuju, masih ada jalur yang diberikan oleh negara, yaitu melalui MK. Ini adalah jalur yang sangat tidak disukai oleh pendukung Jokowi, kenapa? Karena meskipun menang di MK, mereka tetap saja dipermalukan dan menjadi bahan lawakan.

 Omnibus Law konon dibuat untuk menciptakan banyak lapangan kerja, karena itu isinya harus bisa menarik pengusaha agar mau berinvestasi. Jadi ada hal yang menguntungkan mereka dan merugikan buruh, di sini Jokowi memicu kontroversi. Dan kontroversi ini makin menjadi2 karena draft final asli dari UU tersebut belum disebar luas ke masyarakat, tapi polisi sudah 1000 langkah di depan bagaikan peramal, menuduh bahwa buruh termakan hoax.

Tidak cukup dengan berteriak2 bahwa dengan Omnibus Law, pemerintah juga memberi kemudahan kepada UMKM untuk membuat PT, mengurus izin, bahkan dengan serfitikat halal gratis. Percuma, kalau draft aslinya belum dibagikan untuk menjadi bukti, siapa yang benar, siapa yang hoax.

Jadi wajar kalau buruh kuatir. Jangan melulu ngomong soal tingkatkan daya saing. Jika kita sudah mampu dan memiliki keahlian untuk mandiri, masalah Investor asing itu bisa diatur lagi nanti. Suasana masyarakat masih pusing dengan pandemi. RS pusing dengan klaim milyaran yang tidak juga dibayar BPJS. Yang terpenting, kita harus belajar mandiri tanpa asing. Kalau sedikit-sedikit tenaga asing, kapan mau mandirinya.

Kembali lagi ke Ernest, penulis melihat tampaknya banyak follower beliau yang cerdas dan kritis. Maka cukup banyak orang yang mungkin bisa mendukung Ernest menghadapi buzzer2 pendukung Jokowi.

Dilansir cnnindonesia.com, Ernest berkata :

"Yang kita perlukan tidak sepenuhnya buruk atau tidak sepenuhnya baik. Tapi sepenuhnya baik, itu yang layak kita dapatkan sebagai warga Indonesia. Mohon maaf kalau salah."

Nah inilah hebatnya Ernest, bijak melihat dari sudut pandang buruh. Tentu saja menyenangkan semua pihak itu tidak mungkin. Tapi tentu saja status quo lebih baik daripada mengurangi hak salah satu pihak yang lemah.

Gak akan mungkin bisa bikin semua pihak puas. Gak akan mungkin bisa bikin semua pasal baik utk semua. Gak akan mungkin bisa bikin semua pasal menjadi obyektif. Makanya jangan ubah sesuatu yang sudah ada dengan membuat salah satu pihak terzalimi dengan yang baru.

Gak akan mungkin bisa membuat pasal yg sempurna. Gak akan mungkin bisa mengakomodir pendapat ataupun perasaan semua orang. Gak akan mungkin bisa memuaskan semua pihak.... Itulah kenyataan nya. Makanya jangan merubah sesuatu yang sudah nyaman.

Gue setuju dgn omongan Pak Mahfud MD, jikalau mmg mau terus membuka ruang utk berdiskusi dan berdebat, niscaya UU tsb TIDAK PERLU ADA!! Karena memang yang lama tidak ada masalah. Kalau memang ada yang kurang, kenapa tidak itu saja yang diperbaiki, kenapa aturan yang sudah dianggap baik, malah diperburuk?

Kalau katanya yang menghambat usaha itu soal perizinan, ya sudah fokus saja ke perizinan, diperbaiki. Ini kenapa soal pesangon dan gaji malah ikut diutak atik? 

Sebagai penutup, penulis cuma mau menambahkan. Indonesia sudah masuk dalam daftar negara paling ribet aturannya di dunia. Makanya aturan UU itu sebaiknya diperbaiki bukan diperburuki. Ibarat mobil, jika sudah tidak sesuai desainnya, ya bodynya yang diutak atik, kenapa harus suspensi dan mesinnya yang dibongkar ulang. Atau ya bikin mesin yang lebih bagus sekalian, itu sih gpp juga. Ini bodynya dibagusin, mesinnya malah dikurangi ccnya. Ancur, gimana pelanggan gak protes?