Setelah nonton Mata Najwa yang membahas dana haji, terutama menyangkut isu pembatalan penyelenggaraan haji Indonesia di tahun 2021, saya mendapatkan beberapa informasi penting.
pertama, bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah disimpan oleh pemerintah.
kedua, bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah DIINVESTASIKAN lagi oleh pemerintah, sama dengan apa yang dilakukan first travel dan abu tour.
ketiga, bahwa pemerintah TIDAK BISA MENJAMIN kapan pastinya jamaah akan berangkat haji, sama seperti first travel dan abu tour tidak bisa menjamin kapan jamaah akan berangkat umrah.
keempat, bahwa biaya yang disetorkan oleh jamaah adalah besarnya biaya TAHUN INI bukan biaya SAAT BERANGKAT. Dengan demikian terdapat unsur SPEKULASI dari pemerintah yang berusaha ditutup/dilunasi dengan INVESTASI tadi.
kelima, bahwa saya selaku calon jamaah TIDAK PERNAH MEMINTA dana saya untuk DIINVESTASIKAN. Tidak pernah meminta agar ongkos haji HARUS MURAH. Tidak pernah meminta pendaftaran haji dibuka SEBANYAK2NYA.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari perwakilan BPKH di MATA NAJWA tersebut, saya menjadi teringat pada salah satu pegawai bank di kalimantan dulu, saat menawarkan salah satu produk investasi kepada saya. Jelas-jelas saya ingin sistem syariah. Jelas2 saya bilang obligasi. Eeeeh pegawai bank yang dungu tapi ngotot ini tetap menempatkan dana saya di REKSADANA obligasi. Ketika ditanya, dengan ngototnya si dungu ini tetap bersikukuh bahwa dia sudah menempatkan dana saya di obligasi dengan menyertakan bukti capture penempatan dana saya. Padahal jelas2 di situ tulisannya REKSADANA obligasi, yang sangat berbeda dengan pembelian OBLIGASI. Yang saya tangkap kemudian dari kengototannya adalah return investasi yang tinggi. Tanpa memikirkan KEINGINAN NASABAH.
Loh kok lari ke sana? Karena ada kemiripan dengan kasus dana haji ini.
pertama, ketika menyetorkan dana haji, tentunya saya ingin pergi haji di tahun itu. Bukan di masa depan.
kedua, saya sangat menghargai NIAT BAIK pemerintah untuk memberikan ongkos haji SEMURAH MUNGKIN. Tapi SAYA TIDAK PERNAH MINTA. Kalau pemerintah mengungkit2 KEMURAHAN ini terus, artinya pemerintah bukan punya NIAT BAIK, tapi layaknya tukang parkir minimarket. Tidak ada yg minta dia jagain motor kita, tidak ada urgensinya karena belanja cuma sebentar dan kalau hilang pun tak diganti, tapi kalau diprotes dia beralasan demi keamanan motor kita. Niat baik yang justru kok MAKSA. Bukan BAIK lagi namanya.
ketiga, saya tidak keberatan jika pemerintah TIDAK MENSUBSIDI ongkos haji. Sehingga posisi saya lebih enak, pemerintah pun juga enak. Kalau sekarang, subsidi gak pernah diminta, tapi kitanya seolah sudah hutang budi pada pemerintah, jadinya mau protes agak canggung. Orang baik pasti saya hargai, tapi kalau orang yang bikin kita merasa rendah, hutang budi, tentunya males juga.
keempat, saya tidak keberatan jika pendaftaran haji dibuka HANYA 200 RIBU ORANG setiap tahunnya, SESUAI JUMLAH KUOTA. Atau jika mau lbh gampangnya, setiap awal tahun hijriyah, pendaftaran haji dibuka oleh pemerintah. Jadi siapa cepat dia dapat. Toh konsep ibadah dalam Islam yang saya ketahui adalah BERLOMBA. Siapa duluan, dia dapat. Apalagi sistem sekarang menzalimi saya berlipat2. Mereka yang tua, tapi daftar belakangan, malah didahulukan. Padahal shaf terdepan saja harus dikejar, bukan saling persilakan.
Akhir kata saya ingin sampaikan kepada pemerintah, bahwa kesimpulan saya dari acara MATA NAJWA adalah memang ada KEUNTUNGAN FINANSIAL yang ingin diperolah pemerintah dari dana haji ini. Kalau memang tidak, yasudah hentikan pendaftaran haji baru, mulai tahun ini.
kemudian, Seandainya memang pemerintah berniat mensubsidi biaya haji dengan MeNGINVeSTASIKAN dana setoran haji tersebut, hentikanlah. Apalagi saya mendengar dari penjelasan perwakilan BPKH bahwa dana haji tersebut diinvestasikan salah satunya ke SAHAM. Sungguh SPEKULASI yang luar biasa berani (dalam arti buruk) untuk uang sepenting ini.
kemudian, pemerintah mengatakan tidak berinvestasi SECARA LANGSUNG pada INFRASTRUKTUR. Tapi karena berinvestasi pada saham maka ada kemungkinan SECARA TIDAK LANGSUNG masuk ke infrastruktur juga.
Intinya. Saya hanya minta lurus2 sajalah. Tak perlu menolong orang buntung kaki, dengan membuntungkan kaki anda. Kalau memang ongkos haji tahun ini 100 juta, umumkan saja di awal tahun hijriyah, buka pendaftaran sesuai jumlah kuota. Saya yakin akan terpenuhi kok. Ketimbang sok baik, padahal sok sial. Pemerintah bisa membantu dengan mengawasi penggunaannya saja.
Bagi jamaah yang PENGEN MURAH, yasudah, terima saja konsekuensi ini. Yang namanya spekulasi di saham, anda tahu sendiri beresiko. Semua investasi itu beresiko. Jadi kalau suatu saat TERJADI, tidak usah menyalahkan pemerintah, toh anda PENGEN MURAH.
Semoga surat terbuka ini akhirnya sampai kepada Bapak Presiden Jokowi dan bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana.
Komentar
Posting Komentar